Minta Cek Mundur

Jika ada konsumen Anda yang ingin berhutang sama Anda, mintalah cek mundur, itu lebih baik dari janji transfer ATM. Kalau anda mendapat cek mundur Anda sedikit bisa memastikan waktu pembayaran, karena kalau cek mundur itu gagal bayar maka konsumen Anda itu akan kena black list oleh Bank penerbit cek tersebut, tapi kalu Anda menerima janji transfer, konsumen Anda bisa mempunyai alasan ini itu pada saat penagihan nantinya…sehingga bisa-bisa piutang Anda mundur dibayar, gagal dibayar dengan alasan bangkrut sementara dia cuma kena black list Anda saja…

Life is Paralel

hidup itu paralel bro, tapi kalau ditarik garis tren akan menjadi kurva sinusoidal…kalau dihitung berdsarkan cyclesnya akan diketahui frekuensi kehidupan seseorang…apakah berjalan lambat atau berjalan cepat…tergantung dari berapa cycles per detik yang bisa mereka lakukan…so life is paralel if you want to speed up your life or you are left behind…u can c in the engine model…how many valve the engine u wanna have…that’s your speed…keep on living parallel…

Hiduik Jaan Baparinggo

dalam hidup kita melakoni berbagai peran yang harus dijalani bersamaan, kalau mau nyumbang jangan tunggu kaya dulu, kalau mau berbakti jangan tunggu sukses dulu, kalau mau nikah jangan tunggu bekerja dulu, “jangan iduik baparinggo, tinggi angan2, tapi saketek babuek, tunggu ini itu, akhianyo diri dicilok umua, itulah hiduik paralel, kadang di ateh, kadang di bawah, kalau acok ka ateh ka bawa roda ko, berarti lai bajalan kehidupan tu…

The Atlantis di Indonesia?

ATLATIS, MISTERI YANG ABADI
Mitos tentang Peradaban Atlantis pertama kali dicetuskan oleh seorang filsafat Yunani kuno bernama Plato (427 – 347 SM) dalam buku Critias dan Timaeus. Dalam buku Timaeus Plato menceritakan bahwa dihadapan selat Mainstay Haigelisi, ada sebuah pulau yang sangat besar, dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya, di depan pulau-pulau itu adalah seluruhnya daratan yang dikelilingi laut samudera, itu adalah kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena, namun di luar dugaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir, tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali di dasar laut, negara besar yang melampaui peradaban tinggi, lenyap dalam semalam. Dibagian lain pada buku Critias adalah adik sepupu dari Critias mengisahkan tentang Atlantis. Critias adalah murid dari ahli filsafat Socrates, tiga kali ia menekankan keberadaan Atlantis dalam dialog. Kisahnya berasal dari cerita lisan Joepe yaitu moyang lelaki Critias, sedangkan Joepe juga mendengarnya dari seorang penyair Yunani bernama Solon (639-559 SM). Solon adalah yang paling bijaksana di antara 7 mahabijak Yunani kuno, suatu kali ketika Solon berkeliling Mesir, dari tempat pemujaan makam leluhur mengetahui legenda Atlantis.


Garis besar kisah pada buku tersebut Ada sebuah daratan raksasa di atas Samudera Atlantik arah barat Laut Tengah yang sangat jauh, yang bangga dengan peradabannya yang menakjubkan. Ia menghasilkan emas dan perak yang tak terhitung banyaknya. Istana dikelilingi oleh tembok emas dan dipagari oleh dinding perak. Dinding tembok dalam istana bertahtakan emas, cemerlang dan megah. Di sana, tingkat perkembangan
peradabannya memukau orang. Memiliki pelabuhan dan kapal dengan perlengkapan yang sempurna, juga ada benda yang bisa membawa orang terbang. Kekuasaannya tidak hanya terbatas di Eropa, bahkan jauh sampai daratan Afrika. Setelah dilanda gempa dahsyat,
tenggelamlah ia ke dasar laut beserta peradabannya, juga hilang dalam ingatan orang-orang.

Terdapat beberapa catatan tentang usaha para ilmuwan dan orang-orang dalam pencarian untuk membuktikan bahwa Atlantis itu benar-benar pernah ada. Menurut perhitungan versi Plato waktu tenggelamnya kerajaan Atlantis, kurang lebih 11.150 tahun yang silam. Plato pernah beberapa kali mengatakan, keadaan kerajaan Atlantis diceritakan turun-temurun. Sama sekali bukan rekaannya sendiri. Plato bahkan pergi ke Mesir minta petunjuk biksu dan rahib terkenal setempat waktu itu.

Guru Plato yaitu Socrates ketika membicarakan tentang kerajaan Atlantis juga menekankan, karena hal itu adalah nyata, nilainya jauh lebih kuat dibanding kisah yang direkayasa. Jika semua yang diutarakan Plato memang benar-benar nyata, maka sejak 12.000 tahun silam, manusia sudah menciptakan peradaban. Namun di manakah kerajaan Atlantis itu? Namun, ada beberapa keadaan masa kini yang antara Plato dan Santos sependapat. Yakni pertama, bahwa lokasi benua yang tenggelam itu adalah Atlantis dan oleh Santos dipastikan sebagai wilayah Republik Indonesia. Kedua, jumlah atau panjangnya mata rantai gunung berapi di Indonesia. Di antaranya ialah Kerinci, Talang, Krakatoa, Malabar, Galunggung, Pangrango, Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, Agung, Rinjani. Sebagian dari gunung itu telah atau sedang aktif kembali.

sumber:
-mayapadaprana@yahoogroups.com
http://golden-era.blogspot.com

Revolusi dalam Hati

Untuk nengubah negeri ini menjadi negara maju tidak membutuhkan banyak orang, yang diperlukan cuma orang kreatif yang sedikit keras hati dan sangat keras kepala. Napoleon bisa mengubah Perancis, Hitler berhasil mengubah wajah Jerman, dan Muhammad telah mengubah wajah dunia. Dari ketiga tokoh tersebut tak satupun berasal dari kaum tua yang sudah mapan. Negara ini harus dipimpin oleh kaum muda yang tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tidak punya nama besar keluarga, tapi anak muda yang punya mimpi melihat jauh ke depan 10 tahun…20 tahun…bahkan 100 tahun ke depan. 

Orang tua yang sudah mapan, banyak uang, mantan penjabat, biasanya keras kepala, selalu merasa hebat, tidak mau dikritik, muka tembok kepala badak, padahal pengetahuannya tidak pernah di-update, suka meremehkan anak muda yang punya ide yang sedikit aneh, tapi sangat nyata dan applicable. Sudah saatnya anak muda melakukan revolusi dalam hati menentukan pilihan bukan berdasarkan kesukuan, bukan berdasarkan kedaerahan, bukan berdasarkan kekeluargaan. 

Kita sangat menghormati orang tua yang elegant, mendorong anak muda untuk maju ke depan, memberi semangat untuk maju memimpin, menyokong anak muda yang kepayahan, membiarkan anak muda jadi sopir sedangkan dia duduk di samping sembari memberikan arahan berdasarkan pengalamannya, sehingga anak muda tidak mengulang kesalahan yang sama, dan menjadi anak muda yang lebih efektif dan efisien.

Anak muda harus berani maju, tidak perlu menunggu mapan, hampir semua rasul yang ada berasal dari ketiadaan, kemapanan membuat orang tidak kreatif, bahkan malah cenderung merendahkan orang lain yang belum mapan, walaupun kadang-kadang kemapanan itu diperoleh dari hasil korupsi tapi tetap saja mereka merasa lebih pintar dari orang lain, padahal kalau dia berkaca agak lama di cermin akan melihat dirinya yang compang camping karena tidak satupun miliknya kecuali harta rampasan.

Anak muda yang masih murni, masih punya idealisme, belum begitu banyak terkontaminasi hedonisme hasil korupsi, sangat ideal untuk memimpin negeri ini…hari ini yang perlu kita lakukan adalah revolusi dalam hati…mencoba mengoreksi diri, sejauh mana kita peduli sama negeri, mencoba membangun visi akan seperti apakah negeri ini dalam 100 tahun akan datang….

Regionalisasi PLN (PLN jadi Perusahaan Daerah)

Terjadinya pemadaman bergilir dan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang sangat merugikan masyarakat adalah sebagai bukti ketidakmampuan PLN sebagai perusahaan satu-satunya atau monopoli di bidang ketenagalistrikan. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi elemen masyarakat untuk mengevaluasi dengan seksama kinerja monopoli PLN selama ini. Khususnya Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta DPR/DPRD sebagai wakil rakyat harus memberikan perhatian serius untuk merekstruktusisasi industri ketenagalistrikan kita menjadi industri yang handal dan lebih terbuka.

Monopoli yang Gagal
Secara sederhana kita bisa menilai kinerja PLN selama ini dari 2 hal yang paling dasar, pertama dari segi jangkauannya, dan dari segi keandalannya (frekuensi pemadaman/blackout). Dari segi jangkauan atau cakupan atau yang lebih populernya elektrifikasi PLN sangat lambat dalam pengembangan infrastrukturnya jaringannya, sehingga sampai sekarang masih banyak daerah yang belum mempunyai akses ke jaringan listrik. Bila dilihat dari segi pemadaman, hampir tiap hari dan bahkan dalam skala nasional hampir tiap jam ada kejadian pemadaman listrik karena permintaan lebih banyak dari pada pasokan, dan karena alasan teknis lainnya.

Sejauh ini kerugian akibat pemadaman listrik sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, mungkin juga karena sudah keseringan terjadinya pemadaman masyarakat luas sudah tidak peduli lagi akan kerugian yang diderita akibat pemadaman ini, dan sepertinya pemerintah, baik pusat maupun daerah juga tidak peduli dengan hal ini. Walaupun kejadian pemadaman ini sudah merupakan kejadian yang berulang kali dan terjadi selama puluhan tahun, tapi sampai sekarang belum ada solusinya yang nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Selama ketenagalistrikan dimonopoli oleh PLN dan harga jualnya ditetapkan berdasarkan harga politik atau harga komoditas ini masih dipolitisir, maka pemadaman akan terus berlanjut sampai rezim pemerintah berikut. Hal ini akan terus menjadi penyakit kronis di negara ini karena tidak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan selama harga jual listrik masih di bawah harga produksi serta selama struktur industri ketengalistrikan ini tidak diubah menjadi industri transfaran dan terbuka untuk umum.

Kegagalan PLN dalam menjalankan misinya untuk memberikan pelayanan ketenagalistrikan bagi seluruh rakyat Indonesia dan ke seluruh wilayah Indonesia bukan kesalahan PLN semata. Industri ketenagalistrikan ini cenderung dihancurkan oleh keputusan politik dalam bentuk UU yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, terutama bagi pihak-pihak yang berkuasa.

Subsidi yang Membebani
Monopoli PLN cenderung dipertahankan diduga karena ingin memberikan kontrol yang lebih besar terhadap energi ini, dan juga harga listrik yang murah cenderung digunakan untuk mengangkat popularitas politik sesaat untuk mempertahankan kekuasaan. Subsidi listrik yang diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi harga adalah subsidi yang salah alamat, karena yang banyak menikmati subsidi tersebut hanya masyarakat yang sudah mempunyai akses ke jaringan listrik bukan pada masyarakat yang belum punya akses terhadap energi ini. Dan perlu untuk diketahui bersama bahwa akses listrik lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan dimana tingkat ekonominya lebih bagus dari tingkat perekonomiaan masyarakat perdesaan, yang berarti bahwa subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dari pada masyarakat miskin. Subsidi harga bagi listrik harus segera dihentikan, dan harus diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan sehingga target elektrifikasi yang riil 100 persen benar-benar bisa dilaksanakan.

Untuk tahun 2009 ini saja, dalam Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, yang didampingi Dirjen LPE J Purwono, dan Dirut PLN Fahmi Muchtar dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (17/9), terungkap bahwa dibutuhkan subsidi listrik sebesar Rp 60,43 triliun, angka yang lumayan besar bila bandingkan dengan Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2010 yang hanya Rp. 51,8 triliun. Bila kita sedikit berpikir agak maju, harga listrik dikembalikan pada harga ekonomi, berarti pemerintah mempunyai anggaran lebih sekitar 60,43 triliun, dan uang itu dibelanjakan untuk pendidikan dan kesehatan, bisa dibayangkan berapa banyak anak miskin yang bisa sekolah dan dan berapa banyak pasien keluarga miskin yang bisa menikmati kesehatan gratis yang memang semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah. Dampak dari pengalihan subsidi ini juga sangat bagus terhadap evaluasi kinerja PLN, manajemen PLN tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan pelayanan prima karena keterlambatan subsidi dan konsumen listrik juga memberikan subsidi silang secara tidak langsung pada rakyat yang membutuhkan.

Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga harga listrik di Indonesia jauh lebih murah, di mana saat ini sekitar US$ 7 cents/kWh, Malaysia US$ 10 cents/ kWh; Filipina US$ 15 cents; Singapura US$ 20 cents. Bila dilihat dari nominal yang dibayarkan untuk listrik yang dikonsumsi memang kelihatannya sangat murah, namun bila dilihat dari kerugian yang dialami karena pemadaman bergilir dan pemadaman tanpa pemberitahuan, harga US$7 cents/kWH jauh lebih mahal dari pada yang dibayarkan rakyat Singapura yang hampir tidak ada terjadinya blackout.

Selanjutnya bila dilihat dari praktek bisnis harga US$ 7 cents/kWh yang dibayarkan oleh konsumen adalah harga jual dibawah harga produksi sehingga PLN yang perusahaan komersial harus mengalami kerugian dan kerugian yang dialami oleh PLN tersebut harus ditutupi oleh pemerintah dan beban subsidi ini terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya permintaan beban listrik karena pertumbuhan jumlah konsumen. 

Tren Subsidi Listrik yang dibayarkan Pemerintah pada PLN (Gambar)

Secara APBN, subsidi ini sangat membebani negara, dan secara praktek bisnis subsidi ini sangat tidak lazim dimana PLN saat ini yang statusnya sebagai perusahaan komersial harus menjalankan misi sosial, dan kerugian yang dialaminya harus ditutupi pemerintah. Bukankah alangkah sebaiknya dua fungsi yang sangat bertolak belakang ini dipisahkan secara tegas sehingga manajemen PLN benar-benar diuji kinerjanya dan tidak menjadikan fungsi sosial dan harga yang murah sebagai kambing hitam atas kejadian pemadaman dan kerugian yang dialaminya.

Regionalisasi Ketenagalistrikan
Jangkauan PLN yang terlalu luas dan tersebar mengakibatkan pengendaliaan dan pengawasan terhadap kinerjanya tidak optimal, akibatnya adalah banyak pemadaman bergilir dan pemadaman tanpa pemberitahuan. Untuk mengatasi hal ini, PLN harus direkstrukturisasi menjadi perusahaan daerah (BUMD), sehingga Pemda mempunyai tanggung jawab penuh terhadap penyediaan tenaga listrik bagi masyarakatnya. Perubahan PLN menjadi BUMD sangat memungkinkan terjadinya perbedaan harga di setiap daerah berdasarkan potensi sumber energi primer yang tersedia di daerah tersebut, yaitu harga listrik bisa lebih murah di daerah yang berlimpah dengan sumber energi primer, dan bisa lebih tinggi di daerah yang kurang dengan energi primer. Dari perbedaan harga ini akan bisa dipetakan daerah mana yang membutuhkan subsidi dan daerah mana yang perlu ditarik retribusi (carbon tax) berdasarkan sumber daya primer yang digunakan. Semangkin besar menggunakan energi primer yang merusak lingkungan seperti batu bara maka semangkin besar retribusi (carbon tax) dibebankan pada BUMD tersebut, dan hasil dari retribusi yang terkumpul ini sebagiannya bisa digunakan untuk mensubsidi daerah yang mempunyai harga listrik yang lebih tinggi dari daerah lainnya, sehingga terjadi subsidi silang yang berkeadilan, dan pada akhirnya juga bisa diperoleh harga listrik yang hampir sama di seluruh daerah di Indonesia.

Bila dilihat dari segi pengawasan masyarakat, BUMD ini sangat praktis untuk diawasi. Keluhan tentang pemadaman bisa diajukan langsung pada Pemerintah Daerah, sehingga pemda tidak bisa lagi melempar tanggung jawab pada PLN, dan PLN tidak bisa lagi melempar tanggung jawab pada Pemerintah Pusat.
selain itu regionalisasi PLN bisa memotong jalur birokrasi yang panjang dalam pengambilan keputusan, baik dari segi operasional dan pengawasan, maupun dari segi keputusan investasi di bidang ketenagalistrikan di suatu daerah yang ingin maju lebih cepat dari daerah lainnya.

Bupati dan Sektor Pendidikan (Harapan untuk Para Calon Bupati)

Memenangkan Pilkada lebih gampang dari pada menjadi bupati yang sebenarnya. Anda cukup rajin bersilaturahmi dari satu masjid ke masjid lain, dari satu Majelis Taklim ke Majelis taklim yang lain. Cukup ramah sama masyarakat, apalagi kalau Anda banyak uang, kaya dan sedikit dermawan, seperti kata pepatah “banyak uang abang sayang.” Dan yang lebih gampang lagi kalau Anda sudah jadi Bupati sebelumnya, itu lebih gampang lagi, Anda tidak perlu sukses jadi bupati sebelumnya, cukup sedikit ramah, agak bersahabat dengan senyuman manis yang menggoda, Anda akan popular di masyarakat, dengan menyebut Anda bupati yang baik hati, tidak sombong, dan suka menolong.

Jurus-jurus seperti ini masih laku di zaman sekarang dimana masyarakatnya masih berfikir emosional atau lebih mendahulukan kedekatan emosional sebagai salalu satu ciri masyarakat yang pendidikannya masih rendah. Tapi berbeda halnya dengan masyarakat yang sudah berpendidikan, mereka lebih rasional, senyuman Anda akan dianggap tebar-tebar pesona (TTP), rajin berinfak ke masjid akan dianggap sebagai tindakan penyuapan, apa lagi kalau hal itu dilakukan di waktu mendekati pilkada. Anda lebih banyak dinilai berdasarkan hasil kerja dan visi Anda tentang daerah yang akan Anda pimpin. 

Mungkin hal ini pula yang telah diketahui oleh penguasa-penguasa sebelumnya, yang masih mengandalkan pendekatan kekuasaan, sebagian besar dari mereka sangat mengabaikan bidang pendidikan, di mana porsi untuk sektor ini selalu dikebiri, anggaran lebih banyak dihabiskan untuk membangun kekuatan militer dan sejenisnya, atau yang lebih dikenal dengan hankamrata, dimana masyarakat dijadikan ajang praktek manajemen konflik. Masyarakat diintimidasi melalui diskriminasi perlakuan dalam pelayanan, kalau ada masyarakat yang kritis akan dimasukan dalam daftar hitam (black list). Sehingga pada suatu masa di negeri ini ada suatu partai yang berkuasa benar-benar mayoritas, yang tidak mau disebut partai, tapi ikut pemilu, suatu pembodohan yang luar biasa sukses, tidak ada satu orang professor ketatanegaraan yang memprotes hal ini, karena kalau mereka protes keprofessorannya akan dicabut, dan kalau mereka belum professor akan mati sebelum berkembang atau karirnya mandek.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah hal yang serupa ini akan terus dilanjutkan, diwariskan pada generasi berikutnya, walaupun tidak memenuhi kriteria “Kayu gadang di tangah koto” atau tidak mempunyai sifat “Mamak” dimana “Anak dipangku kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, dan jago nagari jaan binaso.”

Kita harus mulai membangun suatu tradisi “Alua jo Patuik ” (fit and proper), bukannya “Patuik dialuah” (cheating). Memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan kompetensi, bukan berdasarkan kepopuleran dan kedekatan emosional serta kesukuan, bukan pemimpin yang jago pidato, mengumbar komitment di mana-mana, tapi tidak pernah bisa menjalankan komitment tersebut, masyarakat cuma dijadikan tumbal atau “kudo palajang bukik”. 

Untuk membangun masyarakat yang rasional cuma ada satu jalan, yaitu pendidikan. Pendidikan bukanlah tanggung jawab orang per orang tapi tanggung jawab bersama, dimana disini beban tersebut dipegang oleh negara, masyarakat hanya sebagai pendukung, logika ini tidak boleh dibalik, dengan menjadikan porsi tanggung jawab masyarakat lebih besar dari pada pemerintah. Negara mempunyai kekuasaan, kekuatan hukum, kemampuan finansial, sehingga mempunyai keleluasan baik dari segi target, waktu dan anggaran. Negara sangat berkepentingan terhadap kecerdasan masyarakatnya, di mana masyarakat yang sudah tercerahkan secara pendidikan lebih mudah untuk diarahkan dan menerima suatu pembaharuan yang akan meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. Sehingga negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berkeadilan sosial, di mana pendidikan adalah hak seluruh rakyat tanpa membedakan strata ekonomi dan sosial.

Kembali kepada Bupati sebagai pimpinan daerah otonomi, sudah seharusnya seorang bupati menjadi bupati yang sesungguhnya, bukan bupati ketoprak, dimana orang mengenalnya menjadi bupati karena baju dinas yang dipakainya, bukan karena pengabdiannya pada masyarakat. Kita bisa melihat bahwa bupati saat ini banyak yang menjadi bupati ketoprak dimana saat dia menjabat orang-orang pada menghormati dia dengan membungkuk-bungkuk, sehingga diberi proyek tanpa melalui tender yang wajar, hanya melalui penunjukan langsung (PL) yang kemas dalam tender-tenderan, persis seperti dalam dagelan ketoprak humor dan pada saat jabatannya berakhir atau pertunjukan usai dia sudah ditunggu polisi dengan surat dari KPK bahwa jagoan bupati itu adalah seorang kriminal yang telah menggelapkan uang negara melalui proyek fiktif.

Bupati sesungguhnya akan menjadikan pendidikan sebagai suatu peluang bukan suatu beban. Dia bisa melihat lapangan pekerjaan dari bidang pendidikan, dia bisa melihatan melihat bisnis dari penyelenggaraan pendidikan, dia bisa melihat pendidikan sebagai daya tarik untuk menarik orang luar yang berpotensi untuk masuak ke daerahnya, baik sebagai pelajar maupun sebagai pengajar, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Australia, Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya sejak ratusan tahun yang lalu.

Pada tingkat nasional para bupati tersebut bisa belajar dari Yogyakarta dan Malang, dimana kedua daerah ini menjadi tujuan favorit para calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, di sana terdapat paling banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sehingga banyak dampak positif yang bisa diperoleh oleh daerah ini sebagai efek domino dari kehadiran para pelajar dan pengajar ke daerah ini. Mulai dari kegiatan ekonomi maupun dari transaksi sosial dan budaya yang mereka terima baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya pada tingkat internasional, para bupati ini bisa belajar dari Australia, khususnya negara bagian Victoria (melbourne), dimana industri terbesar dari negara bagian ini adalah pendidikan, dimana bila secara ekstrim semua pelajar internasional yang ada di negara bagian ini pulang secara serentak atau mogok untuk belajar di negara bagian ini, bisa dipastikan negara ini akan mati total, menjadi kota hantu, yang ada cuma apartemen kosong, kendaran yang sepi, kereta api, bus dan tram tanpa penumpang. Victoria mendapatkan pendapatan dari devisa yang di bawah oleh para pelajar internasional yang datang, yang dibelanjakan untuk akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, dan untuk pariwisata yang mereka lakukan di sekitar negara ini.

Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di daerah, kita bisa memperhatikan bahwa selama ini para bupati tersebut tidak begitu peduli pada masalah pendidikan mereka hanya sibuk mengotak-atik anggara yang berasal dari APBD/APBN, tapi tidak pernah berpikir secara riil melihat potensi pendidikan dengan kaca mata bisnis dan aspek pendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hanya sebagai retorika belaka, pemanis kata dalam pidato, pelengkap visi dan misi pemerintahan, tapi sangat jauh dari harapan terutama dalam praktek pemerintahannya.

Bupati dan Irigasi

Sudah rahasia umum kalau saya, Anda, dan kita semua adalah anak petani, baik secara full timer ataupun part timer. Tak ada yang bisa menyangkal karena kita lahir diperdesaan dan dibesarkan oleh lingkungan dengan bau tanah dan jeramih, termasuk Bupati dan Calon Bupati. Namun bila ditanya satu per satu diantara kita, Siapa yang mau jadi Petani tunjuk tangan….? Hampir tak ada satupun yang mau tunjuk tangan, termasuk saya yang anak seorang petani full timer yang bapaknya nyambi berdagang di pasar. Dan kembali kita bertanya pada diri sendiri, kalau semua atau sebagian besar dari kita tidak mau jadi petani, lalu siapa yang akan menanam padi untuk mengasih makan saya, Anda, dan para calon bupati ini…? Kita akan bertanya pada diri sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi? Saya yakin kita semua sudah tahu jawabannya karena kita semua anak petani. Bertani itu susah, panas, tidak menguntungkan, modalnya mahal, menunggu lama, pas panen harganya murah, dan kalau mau cari pasangan hidup susah, madeso alias masa depan susah….gak janji deh…gua nggak bakalan jadi petani…kata anak muda sekarang…

Ungkapan, perasaan seperti ini hal yang sangat manusiawi, dan sangat normal…malah akan bisa dikatakan tidak normal, kalau hari gene ada anak muda yang mau jadi petani…yang banyak maunya jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara…walaupun pemalas dan nilainya pas-pas’an.

Ini adalah akibat dari para pemimpin terdahulu yang durhaka pada ibu pertiwi, lupa kacang sama kulitnya, lupa sama lagu “Den Takana jo Kampuang sangkek den ba suliang-suliang,” lupa saat-saat mereka buat serunai dari batang padi. Seharusnya bupati dan para calon bupati yang akan datang lebih punya perhatian pada sektor yang satu ini “Sektor Pertanian” dan sektor pertanian sangat tergantung pada Sistem Irigasi yang baik.

Sampai saat ini, belum ada seorang bupati pun yang mempunyai Blueprint tentang sistem irigasi di daerah yang dipimpinnya. Kalau pun ada proyek pembangunan waduk, itupun hanya sebatas waduk, dan berhenti sampai di situ, dan itupun tendernya juga menjadi pertanyaan besar??? 

Sudah seharusnya para calon bupati ke depan mulai memperhatikan sektor pertanian ini, kalau tidak mau dikatakan sebagai anak durhaka sama ibu pertiwi. Jadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan di daerah kita. Bangun sistem irigasi yang canggih, sehingga bayangan kalau bertani itu susah perlahan-lahan pupus dari pikiran dan padangan generasi muda. Ubah cara bertani yang sangat tradisional menjadi pertanian yang modern, yang bisa menciptakan para jutawan baru, pengusaha-pengusaha agrobisnis yang jempolan. Kuncinya cuma 1 yaitu irigasi yang bagus.

Tapi kalau bupati yang akan datang cuma masih sebagai kasir, senang duduk di kursi empuk, dengan fasilitas kelas VVIP, yang lupa kalo kursi tersebut dibeli dengan uang petani miskin, maka pertanian di daerah kita akan lenyap dari daerah kita, sawah bisa berubah jadi hutan mensiang atau kebun kelapa sawit. Anak-anak mudanya akan pergi merantau dan jadi buru pabrik atau buruh kelapa sawit di Malaysia, yang sampai saat ini negara kecil ini masih belum menganggap orang Indonesia sebagai manusia seutuhnya dengan panggilan mereka terhadap kita sebagai orang “Indon” bukan Orang Indonesia.

Bupati dan Harga Gabah

Pernah suatu ketika waktu saya pulang kampung, bertemu dengan teman lama, yang sayang sama kampungnya atau ndak ada pilihan lain, seorang petani full timer alias petani sejati. Dia kelihatan lesuh sekali, hasil panen berlimpah seharusnya dia bahagia dan bangga, karena jerih payah yang bercucuran keringat, yang ditunggu selama 3 bulan telah membuahkan hasil yang maksimal, tapi dari raut wajahnya yang lebih tua dari umurnya karena tergerus sinar matahari memperlihatkan kalau dia, sipetani sejati, sangat sedang kecewa karena harga gabah yang murah. 

Dalam kalkulasinya yang sangat sederhana yang dia hitung mulai dari upah untuk mengelolah sawah, ditambah sewah lahan, dan beli pupuk serta pestisida,ternyata lebih besar biaya produksinya dari pada harga jualnya, sangat menyedihkan sekali. Kita kembali bertanya, Siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini? Dalam hukum investasi di sektor ekonomi modern ada yang dinamakan jaminan investasi, dimana para investor dijamin investasinya akan menguntungkan terutama pada sektor publik. Apakah pertaniaan bukan sektor publik? Saya kira semua orang akan tahu bahwa pertaniaan kalau boleh dikatakan adalah satu-satunya sektor yang sangat publik, yang sangat berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, namun apa hendak dikata, sampai saat ini tidak ada jaminan bagi petani bahwa harga gabahnya akan dibeli diatas ongkos produksi, gak ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk pembeliaan gabah petani seperti yang diberikan pada BBM dan listrik yang banyak dinikmati oleh orang-orang kaya. Apakah ini yang dinamakan ekonomi Pancasila? Tentu tidak, yang salah adalah para pemegang kekuasaan dan para pengambil keputusan yang tidak peduli pada para petani yang memberi mereka makan tiga kali sehari.

Seharusnya Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah, raja kecil yang dilindungi undang-undang selama 5 tahun, memikirkan dengan serius rakyat miskin yang menjadi pemilih dan pendukung terbesarnya. Dan alangkah baiknya bila para calon bupati atau bupati 5 tahun ke depan punya rumus yang sahih tentang ongkos produksi pertanian dan mempunyai tetapan harga terendah yang memberikan margin keuntungan untuk para petani, setidaknya untuk bisa bertahan hidup dan alangkah baiknya mereka bisa bertumbuh dan berkembang dari margin yang diberikan.

Berikan penghormatan pada petani dengan memberikan mereka peluang untuk sejahtera walaupun mereka hanya petani kecil. 

TARGET PRODUKSI SEORANG BUPATI

Dalam best practice bisnis dan industri bahwa perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang mempunyai target produksi dan target ini harus selalu meningkat setiap tahunnya. Setiap peningkatan produksi perusahaan juga mempunyai target pemasaran, dan target ini linear dengan target produksi setiap tahunnya. Kedua target tersebut muncul didorong oleh target pendapatan perusahaan. Dari ketiga target ini muncul berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa bahan baku yang harus dipasok, dan sumber termurah dari bahan baku tersebut sehingga produknya bisa bersaing dengan produk yang sama dari kompetitor serta strategi untuk bisa memenuhi target-target tersebut.

Bila best practice ini dihubungan dengan kinerja bupati sepertinya mempunyai logika yang tidak jauh beda. Kabupaten mempunyai modal dari APBN/APBD, kabupaten juga mempunyai produk seperti padi (pertanian), ikan (kelautan), perkebunan, bahan tambang, pariwisata, pendidikan, perdaganga, perpakiran, pajak, dan banyak lagi, bervariasi tergantung daerahnya, dan pendukung faktor produksi ini adalah seluruh rakyat dari kabupaten tersebut baik yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Di sini kita bisa melihat bahwa fungsi bupati tidak jauh beda dengan fungsi seorang Direktur Perusahan, yang diharapkan bisa menyampaikan target yang ingin dia wujudkan pada semua komponen masyarakat, sehingga ada sinergi yang dia pikirkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, dengan hasil akhir semangat kerjasama untuk kepentingan bersama dalam memenuhi kepentingan pribadi.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah best practice ini dijalankan dengan konsekuen oleh para penyelengara negara tersebut?????