Bupati dan Sektor Pendidikan (Harapan untuk Para Calon Bupati)

Memenangkan Pilkada lebih gampang dari pada menjadi bupati yang sebenarnya. Anda cukup rajin bersilaturahmi dari satu masjid ke masjid lain, dari satu Majelis Taklim ke Majelis taklim yang lain. Cukup ramah sama masyarakat, apalagi kalau Anda banyak uang, kaya dan sedikit dermawan, seperti kata pepatah “banyak uang abang sayang.” Dan yang lebih gampang lagi kalau Anda sudah jadi Bupati sebelumnya, itu lebih gampang lagi, Anda tidak perlu sukses jadi bupati sebelumnya, cukup sedikit ramah, agak bersahabat dengan senyuman manis yang menggoda, Anda akan popular di masyarakat, dengan menyebut Anda bupati yang baik hati, tidak sombong, dan suka menolong.

Jurus-jurus seperti ini masih laku di zaman sekarang dimana masyarakatnya masih berfikir emosional atau lebih mendahulukan kedekatan emosional sebagai salalu satu ciri masyarakat yang pendidikannya masih rendah. Tapi berbeda halnya dengan masyarakat yang sudah berpendidikan, mereka lebih rasional, senyuman Anda akan dianggap tebar-tebar pesona (TTP), rajin berinfak ke masjid akan dianggap sebagai tindakan penyuapan, apa lagi kalau hal itu dilakukan di waktu mendekati pilkada. Anda lebih banyak dinilai berdasarkan hasil kerja dan visi Anda tentang daerah yang akan Anda pimpin. 

Mungkin hal ini pula yang telah diketahui oleh penguasa-penguasa sebelumnya, yang masih mengandalkan pendekatan kekuasaan, sebagian besar dari mereka sangat mengabaikan bidang pendidikan, di mana porsi untuk sektor ini selalu dikebiri, anggaran lebih banyak dihabiskan untuk membangun kekuatan militer dan sejenisnya, atau yang lebih dikenal dengan hankamrata, dimana masyarakat dijadikan ajang praktek manajemen konflik. Masyarakat diintimidasi melalui diskriminasi perlakuan dalam pelayanan, kalau ada masyarakat yang kritis akan dimasukan dalam daftar hitam (black list). Sehingga pada suatu masa di negeri ini ada suatu partai yang berkuasa benar-benar mayoritas, yang tidak mau disebut partai, tapi ikut pemilu, suatu pembodohan yang luar biasa sukses, tidak ada satu orang professor ketatanegaraan yang memprotes hal ini, karena kalau mereka protes keprofessorannya akan dicabut, dan kalau mereka belum professor akan mati sebelum berkembang atau karirnya mandek.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah hal yang serupa ini akan terus dilanjutkan, diwariskan pada generasi berikutnya, walaupun tidak memenuhi kriteria “Kayu gadang di tangah koto” atau tidak mempunyai sifat “Mamak” dimana “Anak dipangku kemenakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, dan jago nagari jaan binaso.”

Kita harus mulai membangun suatu tradisi “Alua jo Patuik ” (fit and proper), bukannya “Patuik dialuah” (cheating). Memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan kompetensi, bukan berdasarkan kepopuleran dan kedekatan emosional serta kesukuan, bukan pemimpin yang jago pidato, mengumbar komitment di mana-mana, tapi tidak pernah bisa menjalankan komitment tersebut, masyarakat cuma dijadikan tumbal atau “kudo palajang bukik”. 

Untuk membangun masyarakat yang rasional cuma ada satu jalan, yaitu pendidikan. Pendidikan bukanlah tanggung jawab orang per orang tapi tanggung jawab bersama, dimana disini beban tersebut dipegang oleh negara, masyarakat hanya sebagai pendukung, logika ini tidak boleh dibalik, dengan menjadikan porsi tanggung jawab masyarakat lebih besar dari pada pemerintah. Negara mempunyai kekuasaan, kekuatan hukum, kemampuan finansial, sehingga mempunyai keleluasan baik dari segi target, waktu dan anggaran. Negara sangat berkepentingan terhadap kecerdasan masyarakatnya, di mana masyarakat yang sudah tercerahkan secara pendidikan lebih mudah untuk diarahkan dan menerima suatu pembaharuan yang akan meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. Sehingga negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berkeadilan sosial, di mana pendidikan adalah hak seluruh rakyat tanpa membedakan strata ekonomi dan sosial.

Kembali kepada Bupati sebagai pimpinan daerah otonomi, sudah seharusnya seorang bupati menjadi bupati yang sesungguhnya, bukan bupati ketoprak, dimana orang mengenalnya menjadi bupati karena baju dinas yang dipakainya, bukan karena pengabdiannya pada masyarakat. Kita bisa melihat bahwa bupati saat ini banyak yang menjadi bupati ketoprak dimana saat dia menjabat orang-orang pada menghormati dia dengan membungkuk-bungkuk, sehingga diberi proyek tanpa melalui tender yang wajar, hanya melalui penunjukan langsung (PL) yang kemas dalam tender-tenderan, persis seperti dalam dagelan ketoprak humor dan pada saat jabatannya berakhir atau pertunjukan usai dia sudah ditunggu polisi dengan surat dari KPK bahwa jagoan bupati itu adalah seorang kriminal yang telah menggelapkan uang negara melalui proyek fiktif.

Bupati sesungguhnya akan menjadikan pendidikan sebagai suatu peluang bukan suatu beban. Dia bisa melihat lapangan pekerjaan dari bidang pendidikan, dia bisa melihatan melihat bisnis dari penyelenggaraan pendidikan, dia bisa melihat pendidikan sebagai daya tarik untuk menarik orang luar yang berpotensi untuk masuak ke daerahnya, baik sebagai pelajar maupun sebagai pengajar, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Australia, Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya sejak ratusan tahun yang lalu.

Pada tingkat nasional para bupati tersebut bisa belajar dari Yogyakarta dan Malang, dimana kedua daerah ini menjadi tujuan favorit para calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, di sana terdapat paling banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sehingga banyak dampak positif yang bisa diperoleh oleh daerah ini sebagai efek domino dari kehadiran para pelajar dan pengajar ke daerah ini. Mulai dari kegiatan ekonomi maupun dari transaksi sosial dan budaya yang mereka terima baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya pada tingkat internasional, para bupati ini bisa belajar dari Australia, khususnya negara bagian Victoria (melbourne), dimana industri terbesar dari negara bagian ini adalah pendidikan, dimana bila secara ekstrim semua pelajar internasional yang ada di negara bagian ini pulang secara serentak atau mogok untuk belajar di negara bagian ini, bisa dipastikan negara ini akan mati total, menjadi kota hantu, yang ada cuma apartemen kosong, kendaran yang sepi, kereta api, bus dan tram tanpa penumpang. Victoria mendapatkan pendapatan dari devisa yang di bawah oleh para pelajar internasional yang datang, yang dibelanjakan untuk akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, dan untuk pariwisata yang mereka lakukan di sekitar negara ini.

Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di daerah, kita bisa memperhatikan bahwa selama ini para bupati tersebut tidak begitu peduli pada masalah pendidikan mereka hanya sibuk mengotak-atik anggara yang berasal dari APBD/APBN, tapi tidak pernah berpikir secara riil melihat potensi pendidikan dengan kaca mata bisnis dan aspek pendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hanya sebagai retorika belaka, pemanis kata dalam pidato, pelengkap visi dan misi pemerintahan, tapi sangat jauh dari harapan terutama dalam praktek pemerintahannya.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *