Regionalisasi PLN (PLN jadi Perusahaan Daerah)

Terjadinya pemadaman bergilir dan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang sangat merugikan masyarakat adalah sebagai bukti ketidakmampuan PLN sebagai perusahaan satu-satunya atau monopoli di bidang ketenagalistrikan. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi elemen masyarakat untuk mengevaluasi dengan seksama kinerja monopoli PLN selama ini. Khususnya Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta DPR/DPRD sebagai wakil rakyat harus memberikan perhatian serius untuk merekstruktusisasi industri ketenagalistrikan kita menjadi industri yang handal dan lebih terbuka.

Monopoli yang Gagal
Secara sederhana kita bisa menilai kinerja PLN selama ini dari 2 hal yang paling dasar, pertama dari segi jangkauannya, dan dari segi keandalannya (frekuensi pemadaman/blackout). Dari segi jangkauan atau cakupan atau yang lebih populernya elektrifikasi PLN sangat lambat dalam pengembangan infrastrukturnya jaringannya, sehingga sampai sekarang masih banyak daerah yang belum mempunyai akses ke jaringan listrik. Bila dilihat dari segi pemadaman, hampir tiap hari dan bahkan dalam skala nasional hampir tiap jam ada kejadian pemadaman listrik karena permintaan lebih banyak dari pada pasokan, dan karena alasan teknis lainnya.

Sejauh ini kerugian akibat pemadaman listrik sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, mungkin juga karena sudah keseringan terjadinya pemadaman masyarakat luas sudah tidak peduli lagi akan kerugian yang diderita akibat pemadaman ini, dan sepertinya pemerintah, baik pusat maupun daerah juga tidak peduli dengan hal ini. Walaupun kejadian pemadaman ini sudah merupakan kejadian yang berulang kali dan terjadi selama puluhan tahun, tapi sampai sekarang belum ada solusinya yang nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Selama ketenagalistrikan dimonopoli oleh PLN dan harga jualnya ditetapkan berdasarkan harga politik atau harga komoditas ini masih dipolitisir, maka pemadaman akan terus berlanjut sampai rezim pemerintah berikut. Hal ini akan terus menjadi penyakit kronis di negara ini karena tidak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan selama harga jual listrik masih di bawah harga produksi serta selama struktur industri ketengalistrikan ini tidak diubah menjadi industri transfaran dan terbuka untuk umum.

Kegagalan PLN dalam menjalankan misinya untuk memberikan pelayanan ketenagalistrikan bagi seluruh rakyat Indonesia dan ke seluruh wilayah Indonesia bukan kesalahan PLN semata. Industri ketenagalistrikan ini cenderung dihancurkan oleh keputusan politik dalam bentuk UU yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, terutama bagi pihak-pihak yang berkuasa.

Subsidi yang Membebani
Monopoli PLN cenderung dipertahankan diduga karena ingin memberikan kontrol yang lebih besar terhadap energi ini, dan juga harga listrik yang murah cenderung digunakan untuk mengangkat popularitas politik sesaat untuk mempertahankan kekuasaan. Subsidi listrik yang diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi harga adalah subsidi yang salah alamat, karena yang banyak menikmati subsidi tersebut hanya masyarakat yang sudah mempunyai akses ke jaringan listrik bukan pada masyarakat yang belum punya akses terhadap energi ini. Dan perlu untuk diketahui bersama bahwa akses listrik lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan dimana tingkat ekonominya lebih bagus dari tingkat perekonomiaan masyarakat perdesaan, yang berarti bahwa subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dari pada masyarakat miskin. Subsidi harga bagi listrik harus segera dihentikan, dan harus diarahkan pada pengembangan infrastruktur jaringan sehingga target elektrifikasi yang riil 100 persen benar-benar bisa dilaksanakan.

Untuk tahun 2009 ini saja, dalam Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, yang didampingi Dirjen LPE J Purwono, dan Dirut PLN Fahmi Muchtar dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (17/9), terungkap bahwa dibutuhkan subsidi listrik sebesar Rp 60,43 triliun, angka yang lumayan besar bila bandingkan dengan Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2010 yang hanya Rp. 51,8 triliun. Bila kita sedikit berpikir agak maju, harga listrik dikembalikan pada harga ekonomi, berarti pemerintah mempunyai anggaran lebih sekitar 60,43 triliun, dan uang itu dibelanjakan untuk pendidikan dan kesehatan, bisa dibayangkan berapa banyak anak miskin yang bisa sekolah dan dan berapa banyak pasien keluarga miskin yang bisa menikmati kesehatan gratis yang memang semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah. Dampak dari pengalihan subsidi ini juga sangat bagus terhadap evaluasi kinerja PLN, manajemen PLN tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan pelayanan prima karena keterlambatan subsidi dan konsumen listrik juga memberikan subsidi silang secara tidak langsung pada rakyat yang membutuhkan.

Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga harga listrik di Indonesia jauh lebih murah, di mana saat ini sekitar US$ 7 cents/kWh, Malaysia US$ 10 cents/ kWh; Filipina US$ 15 cents; Singapura US$ 20 cents. Bila dilihat dari nominal yang dibayarkan untuk listrik yang dikonsumsi memang kelihatannya sangat murah, namun bila dilihat dari kerugian yang dialami karena pemadaman bergilir dan pemadaman tanpa pemberitahuan, harga US$7 cents/kWH jauh lebih mahal dari pada yang dibayarkan rakyat Singapura yang hampir tidak ada terjadinya blackout.

Selanjutnya bila dilihat dari praktek bisnis harga US$ 7 cents/kWh yang dibayarkan oleh konsumen adalah harga jual dibawah harga produksi sehingga PLN yang perusahaan komersial harus mengalami kerugian dan kerugian yang dialami oleh PLN tersebut harus ditutupi oleh pemerintah dan beban subsidi ini terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya permintaan beban listrik karena pertumbuhan jumlah konsumen. 

Tren Subsidi Listrik yang dibayarkan Pemerintah pada PLN (Gambar)

Secara APBN, subsidi ini sangat membebani negara, dan secara praktek bisnis subsidi ini sangat tidak lazim dimana PLN saat ini yang statusnya sebagai perusahaan komersial harus menjalankan misi sosial, dan kerugian yang dialaminya harus ditutupi pemerintah. Bukankah alangkah sebaiknya dua fungsi yang sangat bertolak belakang ini dipisahkan secara tegas sehingga manajemen PLN benar-benar diuji kinerjanya dan tidak menjadikan fungsi sosial dan harga yang murah sebagai kambing hitam atas kejadian pemadaman dan kerugian yang dialaminya.

Regionalisasi Ketenagalistrikan
Jangkauan PLN yang terlalu luas dan tersebar mengakibatkan pengendaliaan dan pengawasan terhadap kinerjanya tidak optimal, akibatnya adalah banyak pemadaman bergilir dan pemadaman tanpa pemberitahuan. Untuk mengatasi hal ini, PLN harus direkstrukturisasi menjadi perusahaan daerah (BUMD), sehingga Pemda mempunyai tanggung jawab penuh terhadap penyediaan tenaga listrik bagi masyarakatnya. Perubahan PLN menjadi BUMD sangat memungkinkan terjadinya perbedaan harga di setiap daerah berdasarkan potensi sumber energi primer yang tersedia di daerah tersebut, yaitu harga listrik bisa lebih murah di daerah yang berlimpah dengan sumber energi primer, dan bisa lebih tinggi di daerah yang kurang dengan energi primer. Dari perbedaan harga ini akan bisa dipetakan daerah mana yang membutuhkan subsidi dan daerah mana yang perlu ditarik retribusi (carbon tax) berdasarkan sumber daya primer yang digunakan. Semangkin besar menggunakan energi primer yang merusak lingkungan seperti batu bara maka semangkin besar retribusi (carbon tax) dibebankan pada BUMD tersebut, dan hasil dari retribusi yang terkumpul ini sebagiannya bisa digunakan untuk mensubsidi daerah yang mempunyai harga listrik yang lebih tinggi dari daerah lainnya, sehingga terjadi subsidi silang yang berkeadilan, dan pada akhirnya juga bisa diperoleh harga listrik yang hampir sama di seluruh daerah di Indonesia.

Bila dilihat dari segi pengawasan masyarakat, BUMD ini sangat praktis untuk diawasi. Keluhan tentang pemadaman bisa diajukan langsung pada Pemerintah Daerah, sehingga pemda tidak bisa lagi melempar tanggung jawab pada PLN, dan PLN tidak bisa lagi melempar tanggung jawab pada Pemerintah Pusat.
selain itu regionalisasi PLN bisa memotong jalur birokrasi yang panjang dalam pengambilan keputusan, baik dari segi operasional dan pengawasan, maupun dari segi keputusan investasi di bidang ketenagalistrikan di suatu daerah yang ingin maju lebih cepat dari daerah lainnya.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *